Penegakan Hukum OJK dalam Skandal "MSCI Trade": Mengukur Efektivitas Sanksi Kejahatan Pasar Modal. Bagaimana respon pemerintah dalam mengatasi hal ini?

12 Nov, 2026

Muhammad Tegar Robbani

Pada awal tahun 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor baru dalam pasar modal Indonesia dengan menyentuh level 9.000, sebuah angka tertinggi yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Namun, euforia tersebut tidak bertahan lama. Pada akhir bulan Januari, IHSG terkoreksi ke level 8.000, dan penurunan ini terus berlanjut secara bertahap hingga menyentuh level 5.000 pada hari ini. Menguapnya ribuan triliun rupiah kapitalisasi pasar ini bukan sekadar imbas dari tekanan makroekonomi global, melainkan akibat meledaknya bom waktu di dalam bursa domestik itu sendiri. Kehancuran indeks ini tidak lepas dari maraknya kejahatan manipulasi pasar modal. Praktik rekayasa harga saham (pom-pom) oleh para influencer yang menciptakan hype semu sengaja dilakukan agar saham yang dipromosikan terkatrol naik ke titik tertinggi. Situasi ini membuat para pemegang saham kecil atau investor ritel menjadi korban utama. Saham gorengan tersebut pada akhirnya akan anjlok drastis, meninggalkan kerugian fatal bagi investor ritel yang dalam beberapa kasus mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Kalau melihat lebih jauh, fenomena pasar modal Indonesia dikenal sebagai MSCI Trade, dimana saham yang di pom-pom atau digoreng ialah saham yang tercantum di indeks saham global, seperti MSCI, dan FTSE seperti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)—harganya dipompa secara terstruktur oleh pemegang saham pengendali. Tujuannya hanya satu: menciptakan likuiditas dan valuasi semu untuk menjebak aliran dana manajer investasi asing yang secara sistem diwajibkan menyerap saham-saham dalam daftar indeks MSCI dan FTSE. Jebakan likuiditas ini pada akhirnya menjadi bumerang yang mematikan bagi bursa domestik. Ketika lembaga indeks global tersebut menyadari adanya konsentrasi kepemilikan yang manipulatif dan secara mendadak mendepak emiten-emiten tersebut dari indeks (sebagaimana dialami DSSA pada Mei 2026), pasar langsung merespons dengan aksi jual paksa (forced sell) secara masif. Saham-saham penopang bursa ini anjlok seketika, menarik jatuh IHSG, dan puncaknya berujung pada teguran keras dari MSCI pada Oktober 2026 yang mengancam akan menurunkan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market akibat buruknya integritas pasar. Pertanyaanya, apa saja tuntutan dari indeks saham global untuk Indonesia dan apa saja yang sudah OJK lakukan untuk IHSG kita?

Tuntutan Indeks Global: Ultimatum Transparansi dan Tarik-Ulur Status Emerging Market

Sebelum membedah instrumen sanksi dan langkah penegakan hukum yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akar permasalahan harus ditarik dari pemicu utamanya: adanya tekanan dan tuntutan dari lembaga pemeringkat indeks saham global. Lembaga seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan FTSE Russell bukan sekadar penyedia data, melainkan kiblat bagi manajer investasi pasif (passive fund) di seluruh dunia. Ketika saham-saham berkapitalisasi raksasa di bursa domestik seperti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) terindikasi dimanipulasi agar lolos masuk ke dalam indeks global (MSCI Trade), lembaga-lembaga internasional ini langsung bereaksi keras karena integritas indeks mereka ikut terancam.

Pada puncaknya di bulan Oktober 2026, MSCI mengeluarkan teguran keras yang pada esensinya memuat dua tuntutan fundamental terhadap ekosistem pasar modal Indonesia:

1. Transparansi laporan keuangan

Indeks global menuntut kejelasan identitas aktor di balik transaksi raksasa di bursa. Mereka menyoroti maraknya penggunaan perusahaan cangkang (Special Purpose Vehicle/SPV) dan akun nominee asing yang digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk mengaburkan identitas, memanipulasi pemesanan saham, dan menghindari batasan regulasi.

2. Porsi saham yang beredar (Free Float)

mensyaratkan porsi saham publik yang benar-benar likuid dan terdistribusi secara wajar. Praktik rekayasa di mana saham seolah-olah beredar luas namun sebenarnya dikuasai oleh segelintir pihak terafiliasi yang melakukan transaksi semu (wash sale) dituntut untuk segera diberantas.

Sebagai bentuk ketegasannya, MSCI mengeluarkan ultimatum berupa rencana konsultasi publik untuk mereklasifikasi (downgrade) status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Namun, tuntutan ini menciptakan dinamika tarik-ulur di panggung global. Di satu sisi, teguran MSCI menjadi "kartu kuning" bagi integritas bursa Indonesia. Di sisi lain, banyak manajer investasi raksasa global dan lembaga indeks lain yang justru menolak keras wacana downgrade tersebut. Penolakan ini didasarkan pada kalkulasi ekonomi: mengeluarkan Indonesia—salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara—dari Emerging Market akan memaksa manajer investasi asing melakukan jual paksa (forced sell) secara serentak yang justru akan menghancurkan nilai portofolio triliunan rupiah milik klien mereka sendiri.

Tarik-ulur kepentingan di level global inilah yang pada akhirnya menjadi dasar pijakan bagi OJK untuk bertindak. Ultimatum dari MSCI yang menuntut transparansi absolut, dikombinasikan dengan dukungan diam-diam dari investor global yang enggan meninggalkan Indonesia, menciptakan momentum desakan yang tidak bisa lagi diabaikan. Kondisi ini menyudutkan otoritas domestik dan memaksa OJK untuk segera menghunuskan instrumen hukumnya guna membuktikan kepada dunia bahwa bursa Indonesia mampu menertibkan kejahatan manipulasi pasar berskala raksasa.

Bagaimana OJK merespon hal tersebut?

Menjawab desakan dan tuntutan transparansi dari lembaga indeks global, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengambil langkah penindakan yang bersejarah. Secara konstruksi hukum, praktik manipulasi likuiditas dan pengaburan identitas dalam skandal MSCI Trade ini merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Secara spesifik, tindakan rekayasa pemesanan saham dan pump and dump tersebut menabrak ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM, yang secara tegas melarang setiap pihak untuk melakukan tindakan apa pun yang bertujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek di bursa.

Untuk menindak pelanggaran berskala raksasa yang meruntuhkan IHSG ini, OJK tidak lagi hanya bergantung pada instrumen UUPM lama, melainkan menggunakan "pedang" kewenangan baru yang jauh lebih progresif, yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kehadiran UU P2SK ini menjadi game changer dalam arsitektur penegakan hukum keuangan di Indonesia. Regulasi sapu jagat ini memberikan mandat eksekutorial dan kewenangan absolut bagi OJK—sebagai penyidik tunggal tindak pidana jasa keuangan—untuk menjatuhkan sanksi denda administratif yang nilainya tidak lagi dibatasi pada angka maksimal yang kecil, melainkan proporsional dengan nilai kejahatannya hingga mencapai triliunan rupiah.

Berbekal kewenangan dari UU P2SK inilah, pada akhir Oktober 2026, OJK merilis keputusan bersejarah dengan menjatuhkan total denda administratif sebesar Rp2,1 triliun kepada pihak-pihak terkait. Denda fantastis ini dialamatkan kepada korporasi asing dan entitas yang menjadi kendaraan manipulasi, di antaranya denda Rp1,5 triliun kepada entitas terafiliasi DSSA, Rp500 miliar terkait BREN, dan Rp100 miliar terkait CUAN. Langkah OJK ini menjadi pesan tegas (show of force) kepada investor global bahwa regulator domestik memiliki legal standing dan instrumen hukum yang kuat untuk mengeksekusi sanksi terhadap kejahatan pasar modal lintas yurisdiksi.

Namun, menurut saya ialah, sejak dulu mengapa pada saat itu peraturan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal itu kan sudah diatur jauh lama, mengapa pada saat itu pemerintah seperti acuh tak acuh? Saham2 yang tidak popular saja bisa di pom-pom, apalagi saham besar?. Apalagi BEI mengumumkan 383 saham yang terkonsentrasi, berarti kan sejak IPO atau saham diedarkan apakah tidak di cek dulu?

Saran saya, jika tidak ada kejadian seperti ini saya memiliki saran

1. Pada saat IPO, Perusahaan wajib menjaga transparansi, seperti laporan keuangan, saham yang beredar, hingga pengendali, agar para ritel atau pemegang saham tidak merasakan dampak buruk, karena saham yang tbk harus terbuka

2.Pemerintah khususnya presiden juga harus tegas, menegakkan hukum, karena penegakkan hukum yang baik akan memengaruhi indeks global dan aliran masuk dana asing ke kita, jika penegakkan hukum saja ga benar, asing tidak akan tertarik atau hengkang dari Indonesia dan menarik semua uang

📚 Kamus Hukum Singkat: Skandal “MSCI Trade” & Penegakan Hukum OJK

Disclaimer: Kamus ini bersifat edukatif dan ringkas, bukan nasihat hukum.

Istilah	Penjelasan Singkat
OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	Lembaga negara yang mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal.
Pasar Modal	Kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Efek	Surat berharga, seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen pasar modal lainnya.
UUPM (UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)	Undang-undang lama yang mengatur pasar modal Indonesia, termasuk larangan manipulasi pasar dan perdagangan yang menyesatkan.
UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2023)	Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperkuat kewenangan OJK, termasuk sanksi administratif dan penyidikan tindak pidana jasa keuangan.
Pasal 91 UUPM	Ketentuan yang melarang tindakan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek.
Pasal 92 UUPM	Ketentuan yang melarang perdagangan efek dengan cara menyesatkan atau manipulatif yang dapat merugikan pihak lain.
Manipulasi Pasar	Praktik merekayasa harga, transaksi, atau informasi pasar untuk menciptakan gambaran semu dan menguntungkan pelaku.
Pump and Dump	Skema menaikkan harga saham secara artifisial (pump), lalu menjualnya saat harga tinggi (dump), sehingga investor lain mengalami kerugian.
Pom-pom / Pompom	Istilah pasar untuk praktik memompa harga saham melalui hype, promosi, atau rekayasa transaksi agar terlihat naik.
Saham Gorengan	Saham yang harganya dimanipulasi atau digoreng oleh pihak tertentu, sering kali likuiditasnya semu dan berisiko anjlok.
MSCI Trade	Istilah dalam artikel untuk praktik manipulasi saham yang tercantum dalam indeks global MSCI/FTSE agar menarik dana asing.
MSCI (Morgan Stanley Capital International)	Penyedia indeks saham global yang menjadi acuan banyak manajer investasi pasif.
FTSE Russell	Lembaga penyedia indeks global yang juga menjadi acuan investor internasional.
Emerging Market	Status pasar negara berkembang dalam klasifikasi indeks global, seperti Indonesia.
Standalone Market	Status pasar yang berdiri sendiri/terpisah dari klasifikasi indeks utama; downgrade ke status ini dapat memicu aliran dana keluar.
Downgrade	Penurunan status atau klasifikasi pasar, misalnya dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Free Float	Porsi saham yang benar-benar beredar dan likuid di publik, bukan dikuasai segelintir pemegang saham terafiliasi.
SPV (Special Purpose Vehicle)	Perusahaan cangkang yang dibentuk untuk tujuan tertentu, sering digunakan untuk mengaburkan identitas atau transaksi.
Nominee	Pihak yang bertindak atas nama pihak lain, sering dipakai untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat sebenarnya.
Wash Sale	Transaksi semu yang melibatkan pembelian dan penjualan oleh pihak terafiliasi untuk menciptakan ilusi likuiditas.
Forced Sell	Penjualan paksa saham secara massal, misalnya akibat dikeluarkannya emiten dari indeks global.
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan, indikator utama pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia.
BEI (Bursa Efek Indonesia)	Bursa tempat efek diperdagangkan di Indonesia.
Emiten	Perusahaan publik yang menerbitkan efek dan tercatat di bursa.
Tbk	Keterangan bahwa perusahaan terbuka dan sahamnya tercatat di bursa.
IPO (Initial Public Offering)	Penawaran saham perdana kepada publik saat perusahaan pertama kali masuk bursa.
Investor Ritel	Investor individu, bukan institusi besar, yang sering menjadi korban utama manipulasi saham.
Pemegang Saham Pengendali	Pihak yang memiliki kendali atas perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.
Likuiditas Semu	Kondisi seolah-olah saham ramai diperdagangkan, padahal transaksi dilakukan oleh pihak terafiliasi.
Valuasi Semu	Nilai perusahaan atau saham yang terlihat tinggi, tetapi tidak mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya.
Konsentrasi Kepemilikan	Kondisi saham dikuasai oleh sedikit pihak, sehingga rawan manipulasi dan likuiditas tidak sehat.
Sanksi Administratif	Sanksi yang dijatuhkan oleh regulator, seperti denda, pencabutan izin, atau pembatasan kegiatan.
Denda Administratif	Sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara karena pelanggaran administratif.
Penyidik Tunggal Tindak Pidana Jasa Keuangan	Kewenangan OJK dalam UU P2SK untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Show of Force	Langkah tegas yang ditunjukkan regulator untuk memberi efek jera dan meyakinkan pasar.
Konsultasi Publik	Proses meminta masukan publik sebelum regulator atau lembaga indeks mengambil kebijakan tertentu.