Alya Nuraini Putri S

Analisis pertama berfokus pada status hukum pelanggaran prosedur internal Polri, khususnya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010. Dalam hukum pidana, pelanggaran terhadap ketentuan internal instansi tidak serta-merta dapat disamakan atau otomatis memenuhi unsur melawan hukum (zonder recht) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE. Jika suatu tindakan penyadapan dilakukan sejatinya dalam koridor penegakan hukum yang sah tetapi mengalami cacat administratif atau prosedural, seperti terlewatnya izin berjenjang atau izin pengadilan, maka esensi pelanggarannya lebih tepat dikategorikan sebagai ranah disiplin atau administrasi. Sebaliknya, apabila penyadapan dilakukan secara menyimpang di luar kepentingan penegakan hukum yang legitimate (seperti menyasar pejabat negara, jurnalis, atau tokoh politik tanpa kaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan), maka ketiadaan legitimasi hukum tersebut secara substansial melahirkan unsur "tanpa hak", sehingga mengubah sifat pelanggaran administratif menjadi tindak pidana murni.

Aspek krusial berikutnya menyangkut dimensi waktu kejadian antara tahun 2025 dan 2026 yang bersinggungan langsung dengan transisi hukum nasional. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026, penerapan pasal-pasal di dalam KUHP baru terhadap dugaan perbuatan yang terjadi sepanjang tahun 2025 berpotensi melanggar asas legalitas dan prinsip non-retroaktivitas. Oleh karena itu, penyidik diwajibkan untuk memisahkan peristiwa secara temporal berdasarkan tahun kejadian. Untuk perbuatan yang terjadi setelah 2 Januari 2026, penegak hukum wajib memperhatikan dan menerapkan asas lex mitior, sehingga dakwaan dan sangkaan pasal berlapis yang diterapkan harus diuji secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan undang-undang secara temporal.

Terkait pertanggungjawaban pidana yang disangkakan kepada mantan Kapolri, analisis hukum menegaskan bahwa posisi sebagai pimpinan tertinggi institusi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk melekatkan pertanggungjawaban pidana secara otomatis (strict liability atau pertanggungjawaban mutlak atas perbuatan bawahan). Hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Untuk menjerat seorang pejabat tertinggi atas tindakan fisik yang dilakukan oleh bawahannya, diperlukan pisau analisis doktrin hukum pidana seperti functioneel daderschap (pelaku fungsional). Berdasarkan doktrin ini, mantan Kapolri baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan pembuktian material bahwa ia secara sadar mengetahui, menghendaki, menyetujui, atau memiliki kekuasaan efektif untuk mencegah (power to prevent) tindakan penyadapan ilegal tersebut tetapi memilih membiarkannya. Pembuktian ini juga harus diuji dengan batasan perintah jabatan berdasarkan Pasal 51 KUHP, sehingga proses penyidikan harus mampu memisahkan antara kebijakan institusional yang sah dan tindakan rogue actions atau inisiatif oknum di luar sistem komando.

Terakhir, dari sudut pandang hukum tata negara dan hak asasi manusia, praktik penyadapan merupakan bentuk pembatasan hak privasi warga negara yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, pembatasan hak privasi melalui intersepsi tidak boleh hanya disandarkan pada regulasi internal setingkat peraturan menteri atau Kapolri, melainkan harus diatur secara ketat oleh undang-undang formal guna menjamin prinsip due process of law. Lemahnya pengawasan internal dalam perkara yang menyeret pucuk pimpinan tertinggi kepolisian menuntut adanya keterlibatan lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas dan Ombudsman untuk mengawal transparansi, sekaligus menegaskan urgensi pembentukan undang-undang khusus penyadapan di masa mendatang guna menutup celah penyalahgunaan wewenang.

Sebagai pelengkap dari rangkaian analisis hukum tersebut, dimensi perlindungan hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap prinsip due process of law menjadi fondasi paling krusial dalam menilai sah atau tidaknya tindakan intersepsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara tegas melindungi hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Meskipun UUD 1945 melalui Pasal 28J ayat (2) membuka ruang bagi pembatasan hak asasi demi kepentingan umum atau pengakuan hak orang lain, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya secara konsisten menegaskan bahwa pembatasan hak privasi—termasuk tindakan penyadapan—wajib diatur secara ketat melalui undang-undang formal, bukan sekadar didelegasikan pada peraturan internal lembaga atau peraturan setingkat menteri. Oleh karena itu, penggunaan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai satu-satunya instrumen pembenar prosedur penarikan data atau intersepsi memicu persoalan konstitusional yang mendasar mengenai legalitas formal dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara dari potensi kesewenang-wenangan penguasa.

Di samping persoalan konstitusional tersebut, efektivitas sistem pengawasan internal Polri juga menghadapi ujian kredibilitas yang sangat berat manakala perkara hukum melibatkan pucuk pimpinan tertinggi di dalam struktur hierarki kepolisian itu sendiri. Secara normatif, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional internal yang dijalankan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), maupun mekanisme berjenjang lainnya dirancang untuk menjaga integritas institusi. Namun, dalam skenario di mana mantan Kapolri sendiri ditetapkan sebagai tersangka, struktur pengawasan internal tersebut kehilangan daya jangkau yang independen karena berada dalam lingkaran institusi yang sama tengah disidik. Kondisi ini menuntut peran aktif dan penguatan fungsi pengawasan eksternal oleh lembaga negara mandiri seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman Republik Indonesia untuk mengawal objektivitas proses hukum. Temuan dan dinamika dari perkara ini sekaligus menjadi alarm keras bagi pembentuk undang-undang untuk segera merumuskan dan mengesahkan sebuah undang-undang khusus tentang penyadapan (Wiretapping Act) yang komprehensif, transparan, dan berstandar internasional guna menutup celah hukum serta mencegah terulangnya penyalahgunaan kewenangan di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Doktrin dan Literatur:

Asas Lex Mitior dalam Transisi KUHP Nasional, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 1 No. 1 (2023).

Keberlakuan Asas Legalitas dan Lex Mitior dalam KUHP Baru, Hukumonline (2026).

---

Kamus Istilah Hukum

Topik: Analisis Batas Kewenangan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Dugaan Penyadapan Ilegal yang Melibatkan Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Petunjuk: arahkan kursor (atau ketuk lama di ponsel) pada istilah yang bergaris putus-putus untuk melihat pengertiannya.

Catatan: Kamus ini disusun dari topik/judul. Definisi bersifat ringkas untuk membantu pembacaan istilah hukum. Tidak merupakan nasihat hukum dan tidak menyimpulkan kebenaran dugaan atau kesalahan pihak mana pun. Dugaan wajib dibaca dalam bingkai praduga tak bersalah.

A. Istilah Inti

No	Istilah	Definisi Ringkas	Konteks/Rujukan
1	Analisis	Penguraian sistematis atas fakta, norma, dan hubungan hukum untuk menilai legalitas, kewenangan, dan pertanggungjawaban.	Kerangka penalaran hukum
2	Batas kewenangan	Garis hukum yang menentukan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat atau lembaga.	UU Kepolisian, UU ITE, UU Telekomunikasi
3	Kewenangan	Kekuasaan hukum untuk melakukan tindakan pemerintahan atau penegakan hukum.	Atribusi, delegasi, mandat
4	Ultra vires	Tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan hukum.	Doktrin hukum administrasi
5	Penyalahgunaan wewenang	Penggunaan wewenang untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberiannya.	Hukum administrasi dan pidana
6	Pertanggungjawaban pidana	Dapat dipidananya seseorang karena terpenuhinya unsur tindak pidana, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.	KUHP dan doktrin pidana
7	Dugaan	Indikasi atau tuduhan awal yang belum terbukti secara hukum.	Praduga tak bersalah
8	Penyadapan	Perbuatan merekam, mengintersepsi, atau memperoleh komunikasi/informasi elektronik pihak lain.	UU ITE dan UU Telekomunikasi
9	Intersepsi	Istilah teknis dalam UU ITE untuk penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.	Pasal 31 UU ITE sebagaimana diubah
10	Penyadapan ilegal	Penyadapan yang tidak memenuhi dasar hukum, kewenangan, dan prosedur yang sah.	UU ITE, UU Telekomunikasi
11	Mantan Kapolri	Pejabat yang pernah menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah berhenti dari jabatan tersebut.	Status jabatan; tidak otomatis memberi kewenangan setelah berhenti
12	Kapolri	Pejabat yang memimpin Polri berdasarkan peraturan perundang-undangan.	UU Kepolisian
13	Legalitas	Asas bahwa tindakan hukum, termasuk penegakan hukum, harus berdasarkan hukum.	Asas negara hukum
14	Due process of law	Proses hukum yang adil, sah, dan tidak sewenang-wenang.	Hak konstitusional
15	Praduga tak bersalah	Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah di pengadilan.	KUHAP dan UUD 1945
16	Rahasia komunikasi	Hak atas kerahasiaan komunikasi; pembatasannya harus berdasarkan undang-undang.	UUD 1945, UU Telekomunikasi
17	Otorisasi penyadapan	Dasar hukum, izin, atau perintah pejabat berwenang yang menjadi syarat sahnya penyadapan oleh aparat.	UU sektoral
18	Proporsionalitas	Asas bahwa tindakan penegakan hukum harus seimbang, perlu, dan tidak berlebihan.	Hukum HAM dan penegakan hukum
19	Akuntabilitas	Kewajiban tindakan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan diuji secara hukum.	Hukum administrasi dan pidana

B. Istilah Proses Hukum dan Pembuktian

No	Istilah	Definisi Ringkas	Konteks/Rujukan
20	Tindak pidana	Perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana.	KUHP
21	Unsur tindak pidana	Elemen-elemen yang harus dibuktikan untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.	Doktrin pidana
22	Actus reus	Perbuatan fisik atau conduct yang menjadi unsur tindak pidana.	Doktrin pidana
23	Mens rea	Sikap batin atau unsur kesalahan, seperti sengaja atau kelalaian.	Doktrin pidana
24	Alasan pembenar	Keadaan yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan.	KUHP
25	Alasan pemaaf	Keadaan yang menghapus kesalahan pelaku sehingga tidak dipidana.	KUHP
26	Alat bukti	Sarana bukti yang sah menurut hukum acara untuk membuktikan dalil di persidangan.	KUHAP
27	Barang bukti	Benda atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana dan digunakan dalam pembuktian.	KUHAP
28	Penyelidikan	Serangkaian tindakan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana.	KUHAP
29	Penyidikan	Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi terang.	KUHAP
30	Penyidik	Pejabat yang berwenang melakukan penyidikan.	KUHAP dan UU Kepolisian
31	Penuntut umum	Pejabat yang berwenang melakukan penuntutan.	KUHAP
32	Praperadilan	Mekanisme menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik/penuntut umum tertentu, seperti penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan.	KUHAP
33	Pembuktian	Proses menghadirkan dan menilai bukti untuk menentukan terpenuhinya unsur hukum.	KUHAP
34	Laporan	Pemberitahuan kepada pejabat berwenang tentang adanya dugaan tindak pidana.	KUHAP
35	Pengaduan	Permohonan kepada pejabat berwenang untuk menindak dugaan tindak pidana tertentu yang memerlukan pengaduan.	KUHAP
36	Kode etik Polri	Norma etik dan profesi yang mengikat anggota Polri dalam menjalankan tugas.	Peraturan Polri
37	Data pribadi	Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi.	UU 27/2022
38	Informasi elektronik	Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk teks, gambar, suara, dan sebagainya.	UU ITE
39	Sistem elektronik	Rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi memproses informasi elektronik.	UU ITE
40	Telekomunikasi	Pemancaran, pengiriman, atau penerimaan informasi melalui media kabel, radio, optik, atau media lain.	UU 36/1999

C. Rujukan Hukum Ringkas

No	Rujukan	Relevansi
1	UUD 1945, khususnya Pasal 28G dan Pasal 28I	Hak atas privasi, komunikasi, dan proses hukum yang adil
2	UU 36/1999 tentang Telekomunikasi	Larangan penyadapan dan kerahasiaan komunikasi
3	UU 11/2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan UU 19/2016 dan UU 1/2024	Intersepsi/penyadapan informasi elektronik
4	UU 2/2002 tentang Kepolisian	Kewenangan, tugas, dan batas kewenangan Polri
5	KUHAP, UU 8/1981	Penyelidikan, penyidikan, alat bukti, praperadilan
6	KUHP yang berlaku pada saat perbuatan	Unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana
7	UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Perlindungan data dan informasi pribadi
8	Peraturan Polri terkait kode etik dan prosedur	Etika profesi dan akuntabilitas internal

D. Catatan Penggunaan

• Istilah "dugaan" tidak sama dengan "kesalahan yang terbukti".
• Status "mantan Kapolri" tidak dengan sendirinya menjelaskan ada atau tidaknya kewenangan penyadapan pada suatu peristiwa.
• Penilaian hukum perlu melihat waktu perbuatan, dasar hukum yang berlaku, kewenangan pejabat, prosedur, izin/perintah, dan pembuktian unsur pidana.
• Kamus ini dapat dikembangkan dengan menambahkan putusan pengadilan, keterangan ahli, dan dokumen resmi terkait.