Kumpulan Berita: Komisi 6 DPR RI

Kumpulan Berita: Komisi 6 DPR RI


Tangerangtalk.online - Berikut ini adalah kumpulan berita tentang komisi 6 DPR RI yang diambil dari berabagi sumber.

Subardi: Peningkatan Jumlah UMK Harus Dibarengi dengan Peningkatan Kualitas Produk

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menilai semakin meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang muncul di Indonesia harus dibarengi dengan peningkatan kualitas produk yang ada. Hal tersebut penting agar produk-produk UMK nantinya tidak justru kalah saing dengan produk impor yang juga mulai menjamur di pasar domestik.

 

"Ini perlu adanya suatu pengawalan khusus, agar mereka mampu bersaing dengan kualitas. Tidak hanya marketingtetapi bagaimana mampu bersaing dengan kualitas untuk bukan hanya sebatas bersaing internal, tetapi bersaing eksternal dengan produk luar negeri," ujarnya dalam RDP Komisi VI dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

 

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menambahkan, di tengah iklim perdagangan bebas, kualitas menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Ini merupakan tugas dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai garda terdepan dalam mengawal peningkatan dan pertahanan kualitas produk-produk lokal.

 

Meskipun demikian, kecilnya anggaran yang diberikan kepada BSN diharapkan tidak membuat BSN berkecil hati. BSN justru harus mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengawal kualitas produk UMK di Indonesia.

 

"Saya menyarankan bagaimana mengkolaborasikan antara BSN dengan pemerintah daerah, mereka kan juga punya namanya Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, dinas dinas terkait kaitannya dengan UMK. Bagaimana ini mengkolaborasikan dalam kaitannya membentuk kanwil atau mitra atau semacam MoU atau apa. Ini perlu dilakukan, jangan hanya berfokus pada anggaran APBN yang diberikan pemerintah pusat kepada BSN itu yang diutak atik," tegasnya.

Diketahui, BSN mendapatkan alokasi anggaran tahun 2024 sejumlah Rp228 miliar yang terdiri dari Rp93 miliar untuk Program Standardisasi Nasional dan Rp134 miliar untuk Program Dukungan Manajemen.

Tak Masuk Hitungan Kuota, Pendatang Luar Bali dan WNA Nikmati Subsidi LPG 3 Kg

Anggota Komisi 6 DPR RI I Nyoman Parta mengungkapkan ada pendatang dari luar Bali dan Warga Negara Asing (WNA) ikut menikmati subsidi LPG 3 kilogram (Kg). Padahal, menurutnya, mereka tidak masuk dalam hitungan kuota yang berhak menggunakan gas melon itu di Bali.

"Ternyata mereka juga memanfaatkan (LPG 3 Kg) dan saya lihat di lapangan mereka juga nenteng (membawa) gas. Ini kan harus ada ketegasan tentang siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak," ungkap Parta saat peninjauan pangkalan bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Denpasar, Minggu (30/7/2023).

Dalam keterangan kepada Parlementaria, Parta menyebut banyak WNA yang memiliki rumah, vila, hingga pondok sendiri di Bali. Selain itu, banyak juga pendatang dari luar Bali yang mencari nafkah di Pulau Dewata dengan cara berjualan makanan hingga UMKM.

"Mereka tidak ber-KTP Bali, tapi menggunakan gas di Bali. Itukan jumlahnya sangat banyak. Jadi, banyak yang tidak berhak terhadap LPG subsidi, tapi menggunakan LPG subsidi," terang Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Namun, Parta tak merinci lokasi temuan pendatang dari luar Bali dan WNA yang memanfaatkan LPG 3 Kg tersebut. Di sisi lain, ia memastikan stok LPG 3 Kg di tingkat agen dan pangkalan aman.

"Sesungguhnya kuota ada, tapi pengambilannya yang tidak tertib karena ada persoalan kekhawatiran akan tidak adanya gas. Intinya (warga) jangan panik dan jangan mengambil lebih," tegasnya. 

Parta mengingatkan bagi masyarakat yang berpenghasilan cukup, misalnya PNS dan profesi lainnya agar dapat menggunakan LPG 12 Kg. "Restoran dan hotel di Bali juga gunakanlah (LPG) yang ukuran 12 Kg dan 50 Kg. Jangan membeli gas oplosan," imbaunya.

Untuk diketahui, hingga kini ada 108 ribuan masyarakat Bali mendaftar untuk berhak mendapatkan LPG 3 Kg. (Humas)

Rapat Kerja Kemendag dengan Komisi 6 DPR RI

Kementerian Perdagangan mengadakan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (7 Juni). Agenda utama yang dibahas pada rapat ini ialah RKP dan RAK K/L tahun anggaran 2023 serta minyak goreng dan barang kebutuhan pokok lainnya. Rapat kerja berlangsung terbuka untuk umum dan dipimpin oleh Ketua Komisi VI DR RI, Faisol Riza. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi; Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga; para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perdagangan; serta Anggota Komisi VI DPR RI. Rapat kerja kali ini menghasilkan kesimpulan, antara lain Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kemendag Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.140.206.191.000. Anggaran tersebut terdiri atas program perdagangan dalam negeri, program perdagangan luar negeri, dan program dukungan manajemen. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 sebesar Rp459.661.160.000 untuk dapat mendukung pencapaian target kinerja 2023. Nilai tersebut ditujukan untuk pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan bantuan sarana perdagangan, penyelenggaraan ITPC baru, pemindahan kantor perwakilan perdagangan luar negeri, serta kegiatan promosi di luar negeri pascapandemi. Tambahan anggaran 2023 juga untuk mendukung penyelenggaraan Akademi Metrologi dan Instrumentasi, peningkatan pengawasan internal dan akuntabilitas aparatur Kemendag, peningkatan pelayanan kalibrasi, peningkatan pelayanan pengujian mutu barang, peningkatan tertib ukur, pengembangan kebijakan dan pemberdayaan konsumen, standardisasi dan pengendalian mutu. Selain itu, anggaran difokuskan untuk sosialisasi, edukasi, literasi perdagangan berjangka komoditi, dan revitalisasi Bappebti. Komisi VI DPR RI mendesak Kemendag agar melakukan optimalisasi pengawasan distribusi dan pengendalian harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya di seluruh wilayah Indonesia hingga sesuai dengan HET. (Kemendag)

Next Post Previous Post