PENGAJUAN PIUTANG TETAP OLEH SEMBILAN KARYAWAN PHK PERUSAHAAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Farhan Ramadhan

Beberapa karyawan PT Cipta Rasa Pangan mulai bekerja di tahun 2015. PT. Cipta Rasa Pangan (CRP) yang memiliki lokasi operasional di Cikopo, Kec. Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. PT CRP yang bergerak di bidang industri makanan minuman, dan menghasilkan hasil produk seperti Mie Sinar Mentari, Mie Telor Cap Tiga Udang, dan Bihun Bagimu Negeri     


Namun awal Juli 2024, beberapa karyawan yang berjumlah sembilan diberhentikan pekerjaan, tidak memiliki kerja lagi, dan diputuskan hubungan kontrak antara karyawan dan PT. CRP. Selain status karyawan tidak pasti, karyawan ini tidak menerima gaji selama 6 bulan terakhir. 


Lalu kronologis kasus yang penulis sudah uraikan, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Sembilan Karyawan PHK Perusahaan Pailit Mengajukan Piutang Tetap menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?

Apa Sanksi Tidak Memasukkan Sembilan Karyawan Kreditur Preferen bagi Kurator berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?

 

Kurator (perwakilan perusahaan likuidasi) yang bisa memberhentikan sembilan karyawan menjadi bagian di PT CRP yang sedang pailit, dan memberitahukannya kepada pekerja paling minimal 45 hari sebelumnya, ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya Pasal 69 UU yang sama, kurator memiliki tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, termasuk pemberesan hak pekerja. Karyawan yang belum termuat di dalam daftar draft nama pekerja yang menerima harta pailit/hak bekerja, karyawan atau diwakili serikat pekerja wajib menyerahkan tagihan piutangnya kepada Kurator disertai perhitungan tertulis, bukti-bukti pendukung (seperti kontrak kerja, slip gaji, atau SK PHK), dan pernyataan bahwa tagihan tersebut memiliki hak istimewa. yang berdasarkan Pasal 115 ayat (1) UU sama pula.  


Kurator akan memberikan upah pekerja kepada sembilan karyawan nya dan pemberian gaji ini sebagai urutan teratas dalam pembagian harta pailit perusahaan. Pengaturan aspek ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 67/PUU-XI/2013, dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Yang terbaru Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan menginstruksikan PT. CRP harus memiliki cadangan gaji pekerja ketika mengalami bangkrut.


Kurator juga tidak perlu memberikan gaji ketika sembilan karyawan industri makanan minuman terbukti tidak bekerja. Ini berdasarkan Pasal 93 ayat 1 UU No 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun ada pengecualian dalam Pasal ini kepada beberapa situasi seperti karyawan industri makanan minuman sakit sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, karyawati industri makanan minuman sakit sehari hingga dua hari setelah mengalami masa haid, karyawan berpotensi mendapatkan tugas pendidikan dari perusahaan, dan lain-lain, yang diatur menurut Pasal 93 ayat 2 UU ketenagakerjaan.


Selain gaji pokok, Kurator bisa memberikan uang pesangon, uang masa penghargaan kerja, dan hak kerja yang lain saat PHK perusahaan pailit. Selanjutnya bisa memberikan berbagai hak kerja berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Namun tetap hak yang paling utama (gaji pokok) yang diberikan ketika PHK perusahaan pailit, baru hak-hak berikutnya (uang pesangon, uang penggantian hak dan uang masa penghargaan kerja) yang diterima oleh sembilan karyawan industri makanan minuman, ini berdasarkan Putusan MK No. 63/PUU-Xl/2013.


Piutang dan nama pekerja yang diakui dalam rapat pencocokan atau dicatat dalam berita acara rapat untuk menjadi Daftar Piutang Tetap. Jika tagihan dibantah oleh Kurator, tidak tercapai perdamaian, dan selanjutnya kreditur pekerja atau serikat pekerja bisa menyelesaikannya melalui gugatan renvoi di Pengadilan Niaga, ini berdasarkan Pasal 126 dan Pasal 127 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.


Sembilan karyawan kreditur preferen (kreditur yang harus didahulukan) yang tidak dimasukkan dalam pembagian harta pailit, maka kurator akan menerima sanksi yang berlaku, baik sanksi perdata, sanksi administratif, atau sanksi pidana menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU. Dalam sudut pandang Pasal 72 UU Nomor 37 Tahun 2004, kurator harus bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas, dengan salah satunya adalah tidak memasukkan sembilan karyawan kreditur preferen. Kemudian sembilan karyawan ini bisa mengajukan gugatan PMH terhadap kurator, karena kurator tidak mengikuti prosedur pembagian harta pailit, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. 


Kurator sengaja tidak memasukkan sembilan karyawan PHK perusahaan pailit, maka sembilan karyawan kreditur preferen bisa melaporkan ke organisasi kurator yang diikuti, agar diberikan sanksi administratif (dari teguran tertulis, skorsing hingga pencabutan izin sebagai kurator) oleh organisasi kurator yang bernaung.


Terakhir kurator yang tidak memasukan sembilan karyawan kreditur preferen (disebut sebagai perbuatan curang dalam kepailitan), untuk merugikan hak tagih kreditur-kreditur itu, yang diatur dalam Pasal 516-521 KUHP 2023 / Pasal 396-401 KUHP Kolonial.  


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url