100 HARI PRABOWO-GIBRAN
![]() |
Achmad Bahrul Shafa |
Tangerangtalk - Beberapa hari belakangan ini ramai perbincangan mengenai seratus hari pemerintahan Prabowo-Gibran terdapat berbagai perbicangan dalam media digital,perbincanagan tersebut menuai berbagai apresiasi dan kritik, apresiasi datang dari para Masyarakat yang merasa puas akan kepemimpinan presiden serta merasakan secara langsung program populis nya seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah dan berbagai program populis lain nya, hal ini didasarkan dari temuan salah satu lembaga survei yang menilai akan kinerja dari pasangan presiden dan wakil presiden tersebut, yaitu survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas.
Lembaga survei tersebut mengungkapkan kepuasaan publik pada seratus hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, survei tersebut menunjukan angka tertinggi yang mencapai 80,9% persen. Padahal jika kita lihat realitas sehari hari di media digital seperti media sosial maka kita akan temukan bahwa kurangnya keberpihakan pemerintahan kepada masyarakat Indonesia dan nilai nilai demokrasi. Mulai dari perilaku polisi dalam kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy di Semarang, polemik tentang kenaikan pajak pertambahan nilai, sampai dengan kritik tentang program makan bergizi gratis yang dipaksakan dalam situasi ekonomi yang buruk.
Adapun kritik datang dari Lembaga Survei tandingan yang diterbitkan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang terbit pada tanggal 21 Januari 2025, dalam survei nya CELIOS melakukan studi evaluasi kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, CELIOS memberi penilaian kepada Prabowo Subianto selaku Presiden RI dengan angka 5 dari 10 sedikit meningkat dari penilaian Anies Baswedan yaitu 11 dari 100 bukan hanya Presiden Prabowo yang dapat nilai dibawah KKM tersebut Wakil nya yang juga anak sulung dari mantan Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka mendapat nilai 3 dari 10, penilaian ini dilakukan oleh puluhan panelis yang berpengalaman.
Tentu, skor survei tidak bisa menjadi ukuran keberhasilan. Indikator keberhasilan pemerintah harus diukur dari tugas konstitusionalnya, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga, dengan tujuan kesejahteraan, kecerdasan, serta keadilan sosial, seperti tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan amanat pendiri bangsa. Dan tentu saja, 100 hari tak cukup untuk mengevaluasi tugas konstitusional selama satu periode kekuasaan.
SERATUS HARI PEMERINTAHAN, ASTA CITA DAN KMP
Seratus hari pemerintahan Kabinet Merah Putih (KMP), yang tepat pada tanggal (28-01-2025) merupakan momentum kita untuk menilai kinerja pemerintahan di tahap awal, bagaimana kinerja kabinet gemuk Prabowo-Gibran, keberpihakan pemerintahan terhadap Masyarakat Indonesia, janji jani politik yang diucapkan selama masa kampanye serta arah pemerintahan untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia, itu semua sedikitnya terlihat dalam masa awal pemerintahan.
Demi mewujudkan Indonesia emas 2045 Presiden Prabowo menggagas Visi-Misi pemerintahan Prabowo-Gibran, jika dirangkum terdapat delapan poin utama dalam Visi tersebut yang dikenal dengan Asta Cita yaitu: (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (3)Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur (4)Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.
Kemudian dalam mendukung percepatan pembangunan serta janji janji kampanye nya terdapat program prioritas yang pelaksanaan nya secara langsung diawasi oleh Presiden dan Wakil Presiden, program prioritas ini menjadi fokus awal dalam pemerintahan untuk merealisasikan kebijakan kebijakan awal, Adapun program prioritas pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran terdapat tujuh belas program mulai dari Swasembada pangan, energi, dan air, Pencegahan dan pemberantasan korupsi, Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan anak, serta penyandang disabilitas, melanjutkan pemerataan ekonomi penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan, pemberantasan kemiskinan, menjamin pelestarian lingkungan hidup, menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani hingga pelestarian seni budaya peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga. Visi Misi tersebut digagas oleh Prabowo demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Lembaga survei yang mendapat sorotan dari publik baru baru ini yaitu Litbang Kompas, mengungkapkan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama mendapat apresiasi yang tinggi sebagai perbandingan adalah pemerintahan sebelumnya Jokowi-Jk dan Jokowi-Amin mendapat presentase angka 70%, dengan ini 100 hari pertama Prabowo-Gibran adalah yang tertinggi diantara pemerintahan sebelumnya berdasarkan survei tersebut.
Meski demikian, dirasa masih sangat terlalu jauh untuk mencapai Indonesia emas 2045, Astacita yang menjadi pedoman misi itu juga masih terlalu luas cakupannya. Stabilitas politik yang kondusif dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi di bidang politik dan keamanan hendaknya dijadikan landasan memperjelas arah pembangunan lima tahun ke depan. Sebanyak 17 program prioritas pembangunan yang dicanangkan tampaknya terlalu banyak untuk bisa diselesaikan dengan paripurna dalam waktu kurang dari lima tahun.
Tidak berselang lama setelah pelantikan, presiden Prabowo melantik jajaran kabinet nya, salah satu kabinet dengan jumlah Menteri terbanyak di dunia saat ini melebihi Amerika Serikat dan India yang secara luas dan jumlah penduduk melebihi Indonesia, dengan argumen bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan beragam, Presiden membentuk 48 kementerian ditambah 56 wakil menteri kabinet yang dinamakan ”Merah Putih”. Belum lagi adanya utusan khusus yang berjumlah 7 anggota.
Politik balas budi sebagai wujud dari kompromi politik yang mengharusan mengakomodasi berbagai kepentingan subyektif demi stabilitas telah mengabaikan harapan yang besar terbentuknya zaken kabinet yang digembar-gemborkan sebelum Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024. Wacana membentuk kabinet ahli yang profesional dengan rekam jejak integritas dan kompetensi seolah hanya ilusi kalangan intelektual belaka, bukan tuntutan rakyat pada umumnya. Hal ini berdasarkan survei kepemimpinan nasional yang dirilis Kompas memperlihatkan tingkat pengenalan masyarakat terhadap para menteri KMP secara umum masih rendah dalam kurun waktu 100 hari.
Pamor menteri yang minimalis itu disebabkan kurangnya artikulasi di ruang publik akibat minimnya peran kinerja yang dapat ditampilkan sehingga rakyat tidak dapat mengenal siapa menteri nya dan apa kinerja yang sudah dilakukan oleh nya. Kemampuan komunikasi publik yang rendah dapat diakibatkan oleh kompetensi yang kurang memadai atau rasa percaya diri yang rendah sebagai pejabat publik hal ini dikarenakan penunjukan secara subjektif yang dilakukan oleh presiden, penunjukan yang berdasar jasa jasa baik bukan berdasar kemampuan atau keahlian.
Dalam survei nya CELIOS mengungkapkan jajaran Menteri yang kinerja nya dibawah nilai rata rata bahkan sampai harus di reshuffle, secara keseluruhan berdasarkan survei yang dilakukan CELIOS kinerja kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama mengecewakan. Hal ini terungkap dari 7% responden menjawab ”sangat buruk” dan 42% mengisi buruk, sedangkan hanya 42% responden yang menjawab “cukup” dan 8% responden mengisi “baik.
Adapun per Lembaga Kementerian berdasarkan survei yang dilakukan CELIOS terbit pada tanggal 21 Januari 2025, membaginya menjadi dua : (1) Menteri dengan performa baik, Menteri dengan skor tertinggi dalam evaluasi ini adalah Nasaruddin Umar (Menteri Agama), yang memperoleh nilai mendekati 100, mencerminkan tingginya skor yang diterima terkait kebijakan di sektor agama. Di posisi kedua, Meutya Had (Menteri Komunikasi dan Digital) juga menunjukkan skor yang menonjol. Selanjutnya, Abdul Mu'ti (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) mencatat skor yang positif.
Dan (2) Menteri dengan performa buruk, skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Natalius Pigai (Menteri HAM) dengan nilai mendekati -150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan. Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) menempati posisi kedua terendah dengan skor negatif. Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) berada di posis ketiga terendah.
Dalam mengemban tugasnya yang berat, Presiden dan Wakil Presiden sesungguhnya membutuhkan jajaran menteri yang bukan sekadar memiliki keinginan, melainkan harus mempunyai kepemimpinan yang kuat, kompeten, dan berintegritas serta memahami Visi dan Misi presiden. Kehadiran KMP sebagai pembantu presiden dibutuhkan untuk meringankan tugas kebangsaan nya, bukan menjadi beban untuknya.
TANTANGAN DAN PELUANG KEPEMIMPINAN PRABOWO
Untuk memenangi hati rakyat,sepatutnya pemimpin bicara dengan bahasa hati, bukan sekadar gelegar suara. Karena rakyat bukan angka, mereka adalah jiwa-jiwa hidup, yang bisa merasakan ketulusan dan kehadiran pemimpin di jantung kehidupan. Bukalah pintu Istana lebar-lebar, biarkan suara kejujuran masuk. Dengarkan bisik mereka yang polos karena di sanalah suara kebenaran bersemayam. Bukan sebatas suara para pembisik di lingkaran dalam atau laporan pejabat ”asal bapak senang”. Jangan bangun tembok yang tinggi, bangunlah jembatan yang menghubungkan, antara kekuasaan dan mereka yang terlupakan, karena rakyat akar penopang pohon kekuasaan.
Di awal pemerintahan, presiden Prabowo mendapat nilai tinggi hal ini tergolong dalam masa bulan madu (hooney moon), sangat tidak mengherankan jika dimasa awal kepemerintahan setiap pemimpin negara demokrasi mendapat nilai bagus, mungkin hal ini didasari oleh teori life time and the cycle of president oleh mengungkapkan bahwa dalam masa kepemimpinan terbagi menjadi tiga masa: honeymoon, decline, and reelection. Jika dilihat berdasarkan lembaga survei yang sama setiap awal masa pemerintahan suatu rezim mendapat nilai kepuasan dari rakyat yang cukup baik tetapi tak jarang bahkan hampir setiap kepemimpinan di Indonesia ketika sudah dalam masa akhir jabatan performa kinerja yang diukur dalam tingkat kepuasaan masyarakat menjadi turun, konsistensi dan keberpihakan diperlukan untuk menjaga kepercayaan rakyat agar performa presentase nilai tetap stabil bahkan naik.
PERTUMBUHAN EKONOMI 8 %
Asta Cita yang menjadi senjata utama Prabowo-Gibran selama masa kepemimpinan nya dinilai masih sangat jauh sekali dari nilai paripurna, selain Asta Cita ada 17 program prioritas Pembangunan (quick wins) yang dicanangkan untuk menjangkau 281,6 juta rakyat Indonesia dengan angka kemiskinan 9,8 persen, Presiden Prabowo meluncurkan program Makan Bergizi Gratis yang akan menyasar 82,9 juta jiwa demi menekan angka stunting atau tengkes, membangun 3 juta rumah layak huni untuk rakyat, mencetak 1 juta hektar sawah baru untuk program swasembada pangan, melanjutkan pembangunan IKN, dan menjanjikan tingkat pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun.
Target ini dinilai sangat ambisius mengingat pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia dalam lima tahun terakhir berkisar 5-5,5 persen. Untuk mencapai target itu, mutlak diperlukan peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan pengembangan industrialisasi yang menyerap tenaga kerja. Secara teoretis—dengan kemampuan APBN 2025 sebesar Rp 3.621 triliun, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di kisaran 3,3 persen, konvergensi perekonomian negara-negara maju, kemampuan industri dalam negeri, dan kinerja ekspor nasional—target Indonesia mencapai pertumbuhan 8 persen di akhir 2025 sangat sulit dicapai. Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund), dan Bank Pembangunan Asia (Bank Central Asia) memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5-5,2 persen.
Secara teoritis tak mudah untuk menyeimbangkan penerimaan negara sebagai modal pembangunan ekonomi untuk mendorong peningkatan pertumbuhan di saat pemerintah juga membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk program primer seperti MBG, jika dilihat secara langsung memang tidak ada korelasi yang mendorong dengan pertumbuhan tetapi hal ini sebagai investasi jangka panjang untuk membangun fondasi utama dari Indonesia emas 2045 dimulai dari peningkatam terhadap kualitas manusia, dengan hal ini pemerintah dituntut terus fleksibel agar program primer berjalan dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Awal Januari, di hadapan peserta Musrenbag Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penghapusan budaya mark up proyek serta manipulasi anggaran yang merugikan negara dan rakyat seperti perjalanan dinas dan rapat di luar daerah. Mantan Jendral Kopasus tersebut menegaskan pentingnya negara yang bersih tanpa korupsi beliau menekankan komitmennya untuk memberantas korupsi sebagai Upaya mewujudkan Asta Cita dan pemerintahan yang bersih hal ini diungkapkan Ketika memberikan sambutan perayaan Natal Bersama akhir Desember 2024.
Namun, realitas sosial menjawab ambisi Prabowo tersebut, banyak kita temukan pemberitaan mengenai praktik korupsi dan perilaku aparat penegak hukum yang korup, bahkan mengarah ke dalam lembaga penegakan hukum itu sendiri, kondisi ini ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 yang menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Tantangan dalam pemberantasan korupsi tidaklah mudah selama oligarki masih terlibat dalam pemerintahan, selama itu pula proses pengambilan kebijakan apa pun tidak pernah sepenuhnya berorientasi bagi kepentingan orang banyak. Ketegasan untuk menegakkan hukum menjadi gamang. Padahal, tegaknya hukum yang adil adalah tonggak kewibawaan sebuah pemerintahan di mata rakyatnya.
Presiden Prabowo tampaknya belum terlalu serius untuk menempatkan hukum sebagai komando atau panglima tertinggi untuk menjaga dan melindungi kestabilan berbangsa dan bernegara di Indonesia atau supremasi hukum di masa pemerintahannya, padahal supremasi hukum adalah salah satu prasyarat yang harus dimiliki oleh negara demokrasi, karena supremasi hukum sangat erat kaitannya dengan demokrasi dalam hal ini tujuan supremasi hukum adalah menjadikan hukum untuk melindungi dan menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara. Menurut Wicipto Setiadi dalam jurnalnya Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum, menyimpulkan bahwa tujuan supremasi hukum adalah untuk mewujudkan stabilitas nasional, sebagai salah satu prasyarat dapat berjalannya mekanisme demokrasi secara baik (hal. 14).
PERGAULAN DUNIA INDONESIA DI TANGAN PRABOWO
Baru baru ini presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke New Delhi, India dan Malaysia, langkah ini dilakukan untuk penguatan hubungan bilateral antara kedua negara terkhusus dalam bidang pertahanan, industri dan ekonomi lalu kunjungan serupa yang dilakukan Presiden Prabowo ke China, AS, Inggris, Brasil, Peru, Qatar, dan Mesir, serta pertemuan bilateral dan multilateral, dimasa awal setelah pelantikan nya, memberi kesan kuat bahwa Presiden ingin terlibat langsung dalam diplomasi internasional.
Keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan BRICS melalui proses yang eksklusif dan penandatanganan kerja sama dengan China—yang menimbulkan reaksi negara-negara anggota ASEAN yang terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan—dapat dilihat sebagai upaya Presiden Prabowo menunjukkan eksistensinya sebagai penentu kebijakan luar negeri Indonesia dan turut serta mengambil peran dalam pergaulan internasional.
Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat konsisten mendukung Palestina hal ini Kembali ditegaskan oleh presiden ketika pidato pelantikan nya pada tanggal 20 oktober 2024, sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak Indonesia gigih mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina akan tetapi kita kehilangan momentum untuk terlibat dalam negosiasi gencatan senjata di Qatar—yang lebih banyak melibatkan AS dan Eropa, serta sedikit negara-negara Islam—padahal Indonesia memiliki peluang besar untuk terlibat perdamaian di Timur Tengah.
Kembalinya Donald Trump, Presiden ke-47 AS, juga memberikan ketidakpastian arah politik luar negeri AS pada dunia, termasuk Indonesia. Dengan kebijakan politik luar negeri nya yang mengarah kedalam (inward looking) dengan ciri American First nya membuat arah politik luar negeri dunia menghadapi ketidak pastian, Trump mengungkapkan keinginannya menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51, membeli Greenland dari Denmark, menekankan pentingnya AS memegang kendali atas Teluk Panama, ancaman peningkatan tarif perdagangan 100 % terhadap BRICS, ancaman berlanjutnya perang dagang dengan China, dan ancaman untuk menghentikan bantuan keuangan kepada NATO, dengan kembalinya Trump 2.0 yang membuat arah langkah perpolitikan dunia berubah diharapkan Indonesia dapat mengantisipasi nya.
Perdamaian Ukraina-Rusia, yang menjadi salah satu prioritas yang disampaikan Trump, menjadi peluang bagi Presiden Prabowo untuk terlibat bersama menjadi mediator aktif upaya menghentikan perang. Presiden Prabowo perlu dengan cermat membaca gestur Presiden Trump, yang kebijakannya dapat berpengaruh langsung pada Indonesia sebagai anggota BRICS, bukan OECD.
Indonesia perlu menjaga keseimbangan hubungan internasionalnya dengan China dan AS, dan pada saat yang sama terus memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara kuat di kawasan Asia Pasifik, seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Selain itu, mengokohkan ASEAN sebagai kawasan damai dan makmur dengan peran aktif kepemimpinan Indonesia serta bergabungnya Indonesia dalam BRICS memungkinkan untuk mengambil peran sebagai penjembatan negara negara berkembang lain nya.
LALU , APA SETELAH 100 HARI ?
Setelah 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran Bersama KMP, rakyat tidak sabar ingin melihat tujuan yang dijanjikan serta mengantarkannya, presiden Prabowo sebagai pembawa lentera penerangan bangsa Indonesia perlu menyakinkan rakyat dengan cahaya keberhasilan dalam setiap program program dan keberpihakan nya kepada rakyat untuk menerangi serta mengantar rakyat Indonesia kedalam golden age nya bangsa ini.
Presiden Prabowo memiliki cukup banyak waktu untuk menggunakan mandat rakyat dan kewenangan yang dimilikinya hingga akhir masa jabatan nya pada tahun 2029. Kekuasaan yang besar di tangannya harus digunakan untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melandaskan setiap kebijakan dan perilaku nya berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
Kepercayaan rakyat adalah modal utama stabilitas nasional sebagai landasan Pembangunan berkesinambungan, gunakan modal ini untuk melangkah dengan membuktikan keberhasilan atas setiap program program pemerintah agar terus menjaga stabilitas kepercayaan. Langkah awal yang bisa diambil adalah mengevaluasi kinerja para pejabat negara dengan memperhatikan rekam jejak, kinerja, integritas dan kompetensi.
Tidak perlu ada keraguan untuk selalu berpihak kepada rakyat berdasarkan hukum dan nilai kemanusiaan. Tidak perlu ada bayangan lain di wajah presiden selain bayangan masa depan bangsa dan rakyat Indonesia
Selaras dengan reformasi yang perlu segera dilakukan terhadap tiga lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, guna mengembalikan kepercayaan rakyat akan tegaknya keadilan dan kepastian hukum serta menempatkan hukum sebagai komando tertinggi dalam menjaga serta melindungi seluruh lapisan Masyarakat Indonesia jika hal itu segera dilakukan maka akan menumbuhkan optimisme target pertumbuhan 8 %, serta program program primer pemerintah lainnya untuk kemakmuran Masyarakat Indonesia.
Visi pemerintahan”Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang berfokus pada delapan misi utama (Astacita), dan program prioritas tak bisa berhenti sebatas slogan, rakyat menunggu pembuktian akan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan Visi Misi serta janji janji kampanye meski realitas sosial yang terlihat sekarang masih sangat jauh dari Visi Misi tersebut tetapi harapan rakyat demi mewujudkan Indonesia emas 2045 akan terus ada.